Banyak hoax yang berkembang selama penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh persiapan pemerintah yang tidak matang dalam menyelenggarakan event nasional yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup para pelajar di seluruh Indonesia.

Beberapa isu yang berkembang antara lain, pemerintah batal menetapkan hasil nilai UN sebagai penentu kelulusan tahun ini. Sebagai gantinya nilai UAS akan dijadikan pacuan standar kelulusan siswa dan keputusan dikembalikan ke sekolah masing-masing. Beberapa propinsi yang mengalami keterlambatan pembagian soal akan dipertimbangkan kelulusannya. Hal ini di anggap bahwa kualitas persiapan setiap daerah yang berbeda akan mempengaruhi hasil nilai akhir ujian. Beberapa sekolah yang pernah mengalami 'soal yang ditukar' akan menjadwal ulang mata pelajaran tersebut. Kertas Lembar Jawaban Komputer untuk soal Ujian Nasional tahun ini kualitasnya sangat buruk sehingga kemungkinan akan terjadi 25% error scanning. Beberapa hal yang disampaikan diatas bersumber dari sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN.

Banyak pihak yang menyatakan kekecewaannya terhadap kerja penerintah yang semrawut ini. Contohnya di beberapa daerah di nusantara yang mengalami keterlambatan pendistribusian soal terpaksa menjadwal ulang penyelenggaraan Ujian Nasional hingga tiga kali karena soal belum sampai ke daerah. Hal ini banyak terjadi di daerah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kupang, dan beberapa daerah di Bali. Selain itu pemerintah daerah harus ikut turun tangan dengan berinisiatif memfotokopi soal agar para siswanya dapat segera melaksanakan ujian. Meskipun mereka tidak yakin bahwa LJK yang difotikopi akan valid hasil pemindaiannya.

Ditengah kekacauan ini, M Nuh selaku Mendikbud telah mengklarifikasi bahwa keterlambatan pembagian soal dikarenakan PT Ghalia selaku pemenang tender pengerjaan proyek belum sepenuhnya menyelesaikan percetakan soal-soal. Usut punya usut, Mendikbud pun berdalih dana untuk mencetak soal belum sepenuhnya cair karena Menkeu tidak dapat mencairkan keseluruhan dana yang diminta Mendikbud karena sedang ada permasalahan pada keuangan negara. Yah, kalau sudah begini tali menyambung tali, pasti panjang urusannya.

Apapun alasan tersebut, tidak perlu banyak mengarahkan telunjuk ke orang lain, Kemendikbud perlu banyak menginteropeksi diri bahwa kekurangan tersebut berasal dari dalam kementerian sendiri. Jika sudah merencanakan secara sistematis pelaksanaan Ujian Nasional, bagaimana rupa soal ujian, penggunaan barkode dan 20 paket soal dan 10 paket cadangan serta bentuk LJK yang berbeda dari taun sebelumnya pada soal baru diketahui oleh siswa kurang dari sebulan sebelum Ujian Nasional diselenggarakan. Itupun pemerintah menyampaikan seolah-seolah terkesan mendadak sehingga sekolah-sekolah tidak dapat lebih awal mensosialisasikan kepada para siswanya.

Mendengar kabar ini para siswa sangat terkejur dengan rencana pemerintah, mereka yang seharusnya dapat lebih matang mempersiapkan diri malah semakin merasa tertekan dengan sistem baru Ujian Nasional yang dibuat pemerintah.

Kenapa pemerintah sampai segitu inginnya menerapkan sistem yang terkesan ruwet dan tidak fleksibel ini kepada siswa. Apakah mereka sungguh ingin memajukan kualitas pendidikan di Negara Indonesia atsu hanya sekedar ingin agar siswa tidak menyontek? Pernahkah penerintah memikirkan bahwa Ujian Nasional yang mutlak gagal ini hanya menjadikan para pelajar sebagai kelinci percobaan dari sistem kebijakan yang kacau dan tidak matang?

Sebenarnya menurut hemat saya, tidak perlulah pemerintah repot-repot menyusun strategi dengan membuat soal ujian dengan 20 paket yang berbeda untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Lebih baik menyiapkan mindset para pelajar agar siap menghadapi Ujian Nasional dan tidak terpaku kepada hasil nilai ujian yang akab diperoleh. Terkadang dengan menetapkan standar tertentu para siswa hanya konsentrasi kepada bagaimana nilai mereka dapat mencapai 4,25; 4,75; 5,75, atau 6,00. Semua itu hanya terpaku pada angka, bukan pada proses mencapainya. Bukankah sia-sia jika mereka menghabiskan waktu 3 tahun belajar disekolah hanya untuk berkonsentrasi mendapatkan nilai yang layak di Ujian Nasional. Kenapa tidak lebih baik mengembangkan sikap-sikap positif seperti kejujuran, semangat kerja, disiplin waktu dan kreatifitas yang lebih sering di aplikasikan di kehidupan nyata. Hal-hal seperti ini pun sekarang jarang kita temui di kehidupan masyarakat sekarang.